Info Tidak ada butir yang sesuai ditemukan.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR RI secara beruntun memanggil Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Melansir dpr.go.id, pemanggilan itu ditujukan agar setiap institusi bersama-sama menyampaikan klarifikasi atas kasus yang menimpa Brigadir J.
Mengapa Komisi III DPR RI bertanggung jawab atas peristiwa ini sehingga sampai memanggil LPSK, Kompolnas, Komnas HAM, dan Kapolri? Dan apa alasan di balik pemanggilan tersebut?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penetapan Komisi III telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pada Pasal 3 Ayat (1) komisi dibentuk sebagai alat pelengkap DPR RI dan sifatnya menetap pada satu periode. Komisi akan ditetapkan pada masa awal kepengurusan keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
Pada rapat paripurna 22 Oktober 2019, ditetapkan bahwa terdapat 11 komisi yang ada dalam tubuh DPR RI pada periode tahun 2019-2024. Salah satu komisi yang ada di DPR RI ialah Komisi III.
Komisi III bertanggung jawab membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan juga keamanan negara. Setiap komisi terdiri dari satu orang pimpinan dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari anggota komisi dalam satu paket.
Adapun ruang lingkup mitra dari Komisi III yang ditetapkan dalam Nomor 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Yang disebut mitra kerja komisi ialah kementerian atau lembaga, termasuk juga sekretariat lembaga. Untuk lengkapnya, mitra sebagai pasangan kerja Komisi III saat ini di antaranya:
Dengan menjalankan rangkaian dengan mitranya, Komisi III menjalankan salah satu tugasnya yang tertera pada Pasal 98 Ayat (4), yaitu mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain. Hal tersebut dapat dengan pemerintah sendiri yang diwakili oleh setiap menteri atau pimpinan lembaga.
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat pada Selasa, (21/11/2024), untuk membahas kasus pemberhentian tidak hormat terhadap jaksa Jovi Andrea Bachtiar. Rapat ini dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburrahman, juga […]
Komisi III DPR RI memastikan tidak ada perubahan terhadap 10 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada hari ini. “Nggak ada, nggak ada, walaupun ada surat dari Pak Prabowo yang berisi pembaruan, tapi isinya tetap sama, nama-namanya […]
Komisi III DPR RI menggelar sesi fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) bagi Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK. Agenda dimulai dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah oleh para calon, yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Dalam satu jam pertama, para Capim dan Cadewas diminta untuk menyiapkan makalah […]
Komisi III DPR RI menyoroti penangkapan Tiktoker Gunawan alias Sadbor yang diduga mempromosikan judi online (judol). Anggota Komisi III, Martin Tumbeleka, mendesak agar penegak hukum bersikap adil dan transparan dalam menangani kasus ini, mengingat banyak public figure lainnya yang juga terlibat dalam promosi judi online. “Penegakan hukum harus adil, termasuk terhadap public figure. Banyak artis […]
Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas upaya pemberantasan judi online yang semakin marak di Indonesia. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024), dihadiri oleh Anggota Komisi III, Martin Tumbeleka, yang menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mengatasi masalah ini. […]
Di akhir masa jabatan 2019-2024, Komisi III DPR RI meluncurkan buku berjudul Transformasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia: Komisi III DPR RI Periode Tahun 2019-2024 dalam Sebuah Catatan. Peluncuran ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang mengapresiasi produktivitas Komisi III di masa jabatan ini. “Kita bersyukur, meskipun periode ini […]
Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membahas perkembangan terbaru terkait penanganan terorisme di Indonesia. Dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi pencapaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) yang bertugas dalam upaya penanggulangan terorisme. “Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNPT […]
Komisi III DPR RI menyetujui naturalisasi dua calon pemain Timnas Indonesia, yaitu Calvin Verdonk dan Jens Raven. Sebelumnya, perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdonk dan Jens Raven dibahas di Komisi III DPR, disetujui dalam rapat paripurna DPR, Keputusan Presiden (Keppres), dan pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerangkan dalam […]
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penanganan permasalahan lelang yang melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) dan juga menghadirkan para pihak-pihak yang terkait. Habib menyampaikan RDPU ini berupaya untuk mengurai permasalahan yang ada. Dia pun menyampaikan bahwa Komisi […]
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya memberikan apresiasi atas kinerja Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap salah satu gembong besar narkoba Fredy Pratama. Seperti diketahui, jejak Fredy pratama berhasil terungkap setelah adanya barang bukti berupa 10,2 Ton Sabu dan 116 Ribu Butir Ekstasi. Rizka menyatakan hal tersebut merupakan hasil dari kerja […]
Wir verwenden Cookies und Daten, um
Wenn Sie „Alle akzeptieren“ auswählen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um
Wenn Sie „Alle ablehnen“ auswählen, verwenden wir Cookies nicht für diese zusätzlichen Zwecke.
Nicht personalisierte Inhalte und Werbung werden u. a. von Inhalten, die Sie sich gerade ansehen, und Ihrem Standort beeinflusst (welche Werbung Sie sehen, basiert auf Ihrem ungefähren Standort). Personalisierte Inhalte und Werbung können auch Videoempfehlungen, eine individuelle YouTube-Startseite und individuelle Werbung enthalten, die auf früheren Aktivitäten wie auf YouTube angesehenen Videos und Suchanfragen auf YouTube beruhen. Sofern relevant, verwenden wir Cookies und Daten außerdem, um Inhalte und Werbung altersgerecht zu gestalten.
Wählen Sie „Weitere Optionen“ aus, um sich zusätzliche Informationen anzusehen, einschließlich Details zum Verwalten Ihrer Datenschutzeinstellungen. Sie können auch jederzeit g.co/privacytools besuchen.
